The Pop's

Posted by : Harry Ramdhani November 03, 2011

Sudah kali ketiga presiden menggembor-gemborkan reshuffle kabinet indonesia bersatu jilid 2 sehingga menjadi hangat diperbincangkan oleh publik. Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak menjembatani antara yang memerintah dan diperintah. “Baru Negara Indonesia yang melakukan komunikasi politik seperti sinetron” kata Effendi Ghozali “karena di negara manapun, reshuffle dilakukan tanpa harus berjalan kemana-mana”. Hak prerogative yang dimiliki presiden dalam pengambilan keputusan dalam perombakan kabinet kurang dilakukan secara maksimal, presiden masih mempertimbangkan berbagai macam aspek dalam resiko politik.

Kebijakan yang baik bukan hanya membutuhkan kemampuan professional dari para menteri dalam merumuskannya, tetapi juga bagaimana membuat efektif dalam implementasikannya.

Kongsi politik terjadi keraguan yang sangat ektrem dan berdampak pada ketidakpastian pada paratai koalisi lainnya. Kepanikan dan kurangnya kepercayaan diri semakin terlihat pada Presiden hingga “salah tingkah”. Tanggal 20 oktober nanti menjadi batas akhir dari keputusan hasil reshuffle guna menigkatkan kinerja pemerintahan.

Tekanan demi tekanan deberikan dari salah satu partai koalisi, PKS. Menurut Arya Fernandez pengamat dari Charta Politik “kalau gertakan seperti ancaman, keluar dari kolisi direalisasikan maka akan merugikan prospek perolehan suara PKS pada 2014, gertak sambal”. Hal semacam ini bisa timbul karena komunikasi politik yang kurang berajalan, dimana tidak adanya sarana yang menghubungkan pikiran politik yang hidup didalamnya. Terdapat 4 menteri dari PKS yang ada didalam kabinet diantaranya Pertanian, Kominfo, Sosial, dan Riset & Teknoloogi.

Tidak ada kejutan dari kesimpulan saat pertemuan yang sudah dilakukan di Cikeas, Bogor. Adalah Menteri Komunikasi dan Inforatika yang sekarang sedang ada masalah lama masih belum terselesaikan yaitu kasus pencurian pulsa. Dan ini merupakan alasan yang dapat merombak kabinet. PKS-pun tengah menjadi sorotan, “masalah kursi yang dikurangi, tersebut SBY, karena secara konstitusi tanggung jawab SBY” kata wakil ketua DPP PKS, Yudi Widiana. Namun PKS tergas menyatakan, kader mereka dikabinet memiliki kinerja yang bagus. “Kiprah dan kinerja menteri-menteri PKS tidak mengecewakan dan langkah nyatanya terbaca jelas oleh masyarakat”.

Disisi lain, kabar mengenai pencopotan Suharso Manoafa sebagai Menteri PerumahanRakyat dalam reshuffle mendatang cukup santer. Namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi kabar ini dengan santai dan mengaku belum menyiapkan nama kader pengganti. “Kami sudah punya kontrak politik dengan Presiden, jadi kita akan tetap dukung SBY. Jika memang ada perubahan pasti sudah ada komunikasi yang dilakukan dengan kita” tutur politisi yang kerab akrab dipanggil Rommy.





Pencatatan Sejarah Baru

Presiden secara mengejutkan menunjuk beberapa wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Indonesia Jilid II. Persoalan utama tentang pengangkatan Wakil Menteri maupun penambahan Menteri baru adalah soal ketegasan dari Kepala Negara, ketika diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara seutuhnya tapi ketegasan dalam memimpinnya tidak dilakukan secara maksimal.

Tidak hnaya disisi ketegasan yang kurang dilakukan oleh Kepala Negara, terlihat pula pada upaya Pressiden yang kontradiktif soal upaya pemborosan anggaran. Apabila kita sering memperhatikan pidato Presiden akan penggemukan birokrasi pemerintah, maka wacana penambahan lowongan untuk wamenteri. Pertanyaan yang mendasar pada reshuffle ini adalah apakagh dapat menambah sekaligus mendorong kinerja pemerintah menjadi lebih baik, lebih punya daya gerak, sampai memberi layanan kepada publik paling tidak dimasa terakhir pemerintahan SBY.

Dengan adanya politik kompromi dan toleransi, maksud dari presiden mungkin membuat pos-pos kepada wakil menteri guna membantu menteri yang tidak bisa bekerja kurang maksimal. “Yang dikorbankan dari model politik seperti ini adalah kepentingan publik.

Janji SBY yang akan melakukan reformasi birokrasi berupa efisiensi dan rasionalisasinpun juga dianggap gagal diwujudkan. SBY, karena ini adalah sebuah catatan yang akan ditorehkan pada masa pemerintahannya. Baik itu akan berhasil atau tidaknya pemerintahan yang tealh ia nakodai selama 10 tahun.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Kangmas Harry - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -