Kangmas Harry

Bataviase Nouvelles tercatat sebagai koran tertua. Berita berkala pertama yang terbit dari mesin cetak pertama yang pernah berlabuh di negeri bawah angin, nusantara. Negeri terperintah tanah jajahan Hindia Belanda.
Bataviase merujuk tentang sebutan yang diharapkan berlaku pada orang-orang Batavia, mereka yang hidup di Batavia, atau mereka yang berselera Batavia. Istilah Bataviase mengingatkan kita pada Parisian untuk orang-orang Paris, atau New Yorker untuk menyebut New York, atau Berliner untuk penduduk Berlin. Batavia saat itu mulai menjadi kota dunia. Persinggahan dari para penjelajah ke dunia timur, hingga kota ini berjuluk Queen of the East.
Tetapi Nouvelles mewakili sikap dan sifat kebaruan. Sebuah semangat yang berkecambah sebelum modernitas ditemukan. Nouvelles menunjukan tanda, status dan keberlainan. Ia ingin menjadi yang pertama pada masanya, ingin yang terdepan dan ingin menjadi pilihan dari berbagai pilihan yang tersedia.
Jelaslah, Bataviase Nouvelles, merupakan suatu gaya hidup. Ciri-ciri Bataviase yang digambarkan oleh pendirinya Jan Erdman Jordens adalah: kosmopolit, penjelajah, multikultur, liberal, sadar ekonomi, kota maritim, berorientasi seni, peka kekuasaan, sadar pada heritage dan bersifat komunal-elitis.
Koran pertama ini hanya hidup dua tahun. Tercetak pertama 8 Agustus 1744 namun ditutup pada 7 Juni 1746. Dewan XVII yang merupakan pusat kebijakan VOC di Belanda mengirim surat ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melarang penerbitan Bataviase. Mereka khawatir berita-berita tentang kondisi perdagangan Hindia Belanda akan dimanfaatkan para pesaingnya di Eropa. Pandangan liberalnya dianggap berbahaya bagi pengendalian pasar. Jadilah Bataviase Nouvelles menjadi koran pertama yang dibredel pertama.
Setelah terendam dua ratus enam puluh dua tahun, 262 tahun, koran ini dibangkitkan kembali dengan konsep dan rubrik sebagaimana awalnya. Tiga rubrik yang menjadi cirinya ; agenda dan maklumat pemerintah, berita lelang dan advertensi, serta berita-berita ringan tentang gaya hidup bataviase yang diselingi berita perjalanan negeri-negeri atas angin. Ketiga rubrik ini dihidupkan kembali sebagaimana awalnya, dikaitkan dengan perkembangan semasa.
Bataviase Nouvelles, sebagaimana tujuan dari penerbitannya, ingin sebagai koran dengan moto “agenda pilihan dari pilihan warga”
Bataviasche Nouvelle adalah iklan pertama di Belanda yang terbit pada Agustus 1744 sekaligus merupakan surat kabar pertama di Batavia (Jakarta). Surat kabar ini adalah surat kabar Belanda karena dicetak dan diterbitkan oleh Vereenigde Oost Compagnie (VOC). Hampir seluruh halamannya dipenuhi oleh iklan. Kemungkinan nama "Bataviasche" dipakai dari kata "Batavia" yaitu nama Jakarta pada abad 18, karena surat kabar ini diterbitkan di Batavia. Lalu "nouvelle" dalam bahasa Perancis artinya novel sedangkan dalam bahasa Belanda adalah "novelle"
Surat kabar ini diprakarsai oleh Jan Pieterszoon Coen dan bahkan ia adalah penerbit dari Bataviasche Nouvelle. Dengan terbitnya surat kabar ini, JP Coen membuktikan bahwa berita-berita dapat disampaikan dengan metode periklanan juga. Ia juga memuat iklan tentang produk-produk baru sebagai salah satu upaya promosi.
Proses Pembentukan
Willem Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC periode 1743-1750, tak hanya membangun gedung Toko Merah, Academi de Marine, mendirikan masyarakat candu di Batavia, tapi juga memperkenalkan warga Batavia dengan yang namanya surat kabar. Izin terbit surat kabar itu baru diberikan setelah sekitar lima bulan diajukan -7 Agustus 1744 diajukan, izin terbit baru keluar Februari 1745. Sifat penguasa VOC yang enggan pada kritik menjadi salah satu alasan Imhoff ogah-ogahan menerbitkan izin. Padahal isi surat kabar yang pertama kali terbit itu hanya memuat aneka berita tentang kapal dagang VOC, mutasi pejabat, berita perkawinan, kelahiran, kematian. Pembacanya juga terbatas pada masyarakat Belanda sendiri.
Bataviasche Nouvelles, begitu nama koran itu. Dari hanya berisi pengumuman, koran ini kemudian berkembang cepat menjadi koran yang berisi kritik terhadap perbudakan di Batavia dan perilaku penguasa VOC. Tepat pada 20 Juni 1746, demikian dicatat dalam buku "Toko Merah: Saksi Kejayaan Batavia Lama di Tepi Muara Ciliwung" oleh Thomas B Ataladjar, koran pertama ini dibredel. Kiprah Imhoff yang berusia pendek, meninggal pada tahun 1750 ketika ia masih menjabat sebagai gubernur jenderal, baru dilanjutkan 30 tahun kemudian. Verdu Nieuws, meneruskan Bataviasche Nouvelles, dalam bentuk surat kabar mingguan yang berisi iklan.
Larangan terhadap Bataviasche Nouvelles agaknya diakibatkan oleh kekhawatiran VOC bahwa saingannya akan mendapat keuntungan dari berita yang dimuat surat kabar ini. Sikap demikian pemah ditunjukkan pada tahun 1712, 32 tahun sebelum lahir Bataviasche Nouvelles. Pada waktu itu sudah ada usaha di Batavia untuk menerbitkan surat kabar yang bermaksud memuat kabar dalam negeri, berita kapal, dan semacam itu. Rencana itu gagal karena ditentang VOC. Meski usia Bataviaasche Nouvelles hanya mencapai 16 bulan dan terkubur selama kurang lebih 63 tahun 5 bulan, namun bisa bangkit lagi pada bulan November 1809.
Pada pemunculan kedua, bentuknya lebih kecil dan hanya memuat adpertensi. Orang Melayu dan Bumiputera menyebutnya dengan nama Surat Lelang, Belanda menyebutnya VenduNieuws. Baru pada tahun 1776-1809 dapat terbit lagi surat kabar berikutnya, Het VenduNieuwus (Berita Lelang), tetapi surat kabar ini tidak memuat "keterangan dalam negeri" dan disensor sangat ketat. Izin penerbitan diberikan kepada L. Dominicus, seorang juru cetak di Batavia, karena diperlukan publikasi tentang pelelangan yang diadakan VOC. Iklan lelang VOC dimuat secara gratis, sedangkan para pemasang iklan lainnya harus membayar.
Pada awal bulan Januari, Daendels memberlakukan peraturan khusus yang berisi 19 pasal untuk menarik pajak dan mewajibkan redaktur Bataviaasche Nouvelles untuk menempatkan kepentingan pemerintah dalam surat kabarnya. Di salah satu pasal, Daendels mengubah nama Bataviaasche Nouvelles menjadi Bataviaasche Koloniale Courant.

Maksud hati membuat efek jera untuk para koruptor, justru penegakan hukum yang melemah.
Krisis kerap menjadi basis jatuh bangunnya seorang pemimpin. Kemampuan mengelola krisis sangat berbanding lurus dengan masa jabatan sang pemipin, apakah tetap bertahan atau kemudian bertumbang. Celakanya, banyak pemimpin yang memperlihatkan ketidakbecusan mengatasi krisis. Sebut saja nasib Presiden Libya, Moammar Kadaffi yang harus tumbang oleh rakyatnya sendiri karena tidak bisa dengan benar mengatasi krisis di negeranya sendiri dan masih saja mementingkan urusan pribadi dengan korupsi yang tidak ada henti.
Reformasi 1998 membuahkan DPR dengan kewenangan luar biasa. Secara garis besar, fungsi dewan adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Salah satu pengejawatan tugas pengawasan adalah dewan menjadi penentu pengisisan berbagai lembaga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kesekian lembaga negara yang menjalani ‘pemindaian’ politikus di Senayan dalam waktu dekat. Setelah prosesi seleksi calon pimpinan KPK, kini ada delapan orang yang sudah siap dan pasrah hadapi DPR.
Menurut Bambang WIdjojanto “persiapan saya hanya sekedar membaca sejumlah dokumen dan buku yang berisi informasi pola pemberantasan korupsi, baik yang ada dilembaga hukum atau yang ada di lembaga lainnya. Tetapi apabila berbicara soal lobi, saya tidak mau berkomentar apa-apa, biarlah DPR yang menentukan Pimpinan KPK dengan rasionalitas nurani yang mengingini perbaikan bagi kemaslahatan publik”.
Untuk pemilihan tahun ini, berbagai Fraksi di Komisi III DPR menggadang-gadang Bambang Widjajanto sebagai pemimpin KPK nanti. Walaupun belum ada pertemuan khusus antara Fraksi dengan calon pimpinan KPK terlebih dahulu. Karena melihat rekam jejak yang telah dilakukan dan integritasnya yang baik.
Dinamika di DPR dalam pemilihan calon pimpinan KPK agar berbagai berbagai pihak mengawasi proses uji kelayakan dan kepatutan. Komisi III mesti memastikan tidak ada politik uang dalam seleksi calon pemimpin KPK. Akibat yang paling krusial dalam pemilihan pemimpin KPK apabila masih adanya politik uang adalah kehancuran bangsa dimana para negara dijadikan boneka guna mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok semata, kareana jangan sampai DPR seperti membeli kucing dalam karung dan juga terikat dalam black campaign oleh pihak tertentu.
Super Body KPK
Tokoh politik Sri Bintang Pamungkas sempat mengatakan bahwa sistem kenegaraan Indonesia harus secepatnya dibenahi. Jika tidak, bangsa Indonesia akan semakin kehilangan arah arah dan tujuan. “Saat ini, bahkan kita tidak memiliki GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang jelas. Sekarang pemerintahan yang sedang di pimpin oleh SBY sebagai pemerintahan Presidensil ala Parlementer. Ini semua dikarenakan bukan kesalahan semata oleh perorangan tetapi konstitusi yang mengaturnya.
Kebijakan remisi tebang pilih memiliki banyak kisah dibalik penangguhan terpidana kasus korupsi menjadi polemic hebat di publik. Dari dokumen kronologis terkait proses penaguhan para terpidana kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI. Terlihat bahwa kerja keras yang telah dilakukan KPK dalam kasus tersebut masih bisa dipermainkan oleh oknum-oknum terkait agar menguntungkan kepentingan kelompok.
KPK pada saat ini masih tersandra oleh konstitusi yang mengatur mereka (KPK) agar terus mengikuti apa yang tercantum didalam Undang-Undang. Sistem hukum seperti ini hanya membuat ruang gerak KPK terbatas dan tidak bisa bersikap Independen. Moratorium remisi yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PAS.2.LVII.16333.PK01.05.06 dan PAS.2.LVII.16334, Zarawati dan Paskah dapat menjalani pembebasan bersyarat per tanggal 30 Oktober 2011. Menurut mereka, surat ini sudah sesuai keputusan siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Ditjen Pemasyarakatan (PAS) pada 12 Oktober 2011.
Pukulan besar diterima KPK dalam hal semacam ini, padahal sudah jelas dalam surat itu bahwa Ditjen PAS belum dapat melaksanakan pembebasan bersyarat dan status mereka masih harus menjalani pidana samapai adanya ketentuan lebih lanjut.
Super Body dalam tubuh KPK mesih bisa dipertanyakan dalam setiap tindakannya, apakah KPK saat ini bersikap independen dalam setiap tindakannya . . ?? seharusnya KPK bisa bersikap lebih tegas daripada sekarang. Kasus-kasus besar yang terabaikan seperti kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terlihat sedikitpun titik terang. Walaupun salah satu politisi sudah ada yang tertangkap, tetapi menurutnya akan menjadi bumerang bagi KPK karena telah memenjarakannya.
Hukuman Psikologis
Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.
Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah popular di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apaitu korupsi, jenis tinadakan apa yang termasuk tindak pidana korupsi . . ?? hampir dipastikan sangat sedikit orang yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas didalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih sangat kurang. Secara garis besar, korupsi adalah setiap orang yang secara malawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Di negeri Jiran, Cina, merupakan salah satu negara yang terbilang sukses dalam kasus pemberanatsan korupsi. Terlihat karena dari jumlah kasus korupsi di negeri Cina tersebut hanya tinggal beberapa persen saja, ini semua dikarenakan hukuman bagi koruptor disana adalah hukuman mati.
Sempat menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang hukuman mati untuk para koruptor, tapi ini menjadi kandas ditengah jalan karena di Indonesia masih sangat mengedepankan Hak Asasi Manusia. Ini menjadi tidak berbanding lurus dengan para teroris, banyak terpidana teroris yang mendapat hukuman mati.
Sistem penegakan hukum di Indonesia ternyata masih bisa diperjual-belikan oleh para petinggi negara yang memiliki uang yang banyak. langkah awal yang harus dilakukan adalah bagaimana bisa menagkap semua koruptor terlebih dahulu dengan cara yang baru, seperti harus mengubah pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money. Ini berguna untuk menemukan siapa saja orang-orang yang enikmati uang tersebut dan bukan hanya orang-orang yang memberikan uang itu. Sudah saatnya pemberantasan korupsi di Indonesia menerapkan pasal pencucian uang bagi pihak-pihak yang diduga kuat terlibat korupsi. Pasalnya, modus kejahatan yang semakin marak dan canggih menuntut penegak hukum menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mensyaratkan pembuktian terbalik.
Dengan cara itu, aparat penegak hukum bisa menggaruk para penerima aliran dana hasil korupsi. Setelah cara yang telah ditetapkan, barulah tinggal bagaimana cara membuat koruptor jera atas tindak korupsi. Hukuman yang saat ini dierima oleh para koruptor terlihat ringan, karena tidak adanya batas pencurian uang yang diberlakukan. Sama halnya dengan mencuri uang 50.000 akan dihukum sama dengan koruptor yang mencuri uang negara sampai ratusan milyaran. Karena kasus-kasus korupsi semakin lama semakin canggih maka diperlukan hukuman yang canggih pula agar koruptor jera. Penegak hukum bisa menerapkan hukuman sosial dan psikologis kepada terdakwa korupsi, dalam arti pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang tidak perlu diubah, malainkan harus ada penambahan hukuman bagi para koruptor. Tidak hanya harus mengembalikan keseluruhan kerugian negara yang telah didapat melalui korupsi dan dipenjara tetapi harus ada hukuman sosial seperti koruptor harus menggunakan baju yang bertuliskan “saya adalah koruptor yang membuat negara ini tidak pernah maju”. Dengan demikian secara tidak langsung psikologis koruptor akan sedikit terganggu dan dapat diyakinkan penurunan angka kasus korupsi akan menurun secara drastis.|Harry Ramdhani.

Di sebuah kelas bahasa inggris, ibu guru bertanya demikian:

Bu Guru : Good Morning Class, I want you to make a sentence using words GREEN, PINK and YELLOW. You first, Nila.

Nila (ranking 1-nya) : I like GREEN, PINK, and YELLOW.

Bu Guru : Not bad. Now …

Firda (agak bego) : I teacher … I can make it.

Bu Guru : No, not you. Dewi, your turn.

Dewi (pernah les inggris) : I wear my GREEN t-shirt, with YELLOW skirt ... and PINK shoes.

Bu Guru : Very good … Now …

Firda : I teacher, I .. please.

Bu Guru : No. Next, Steve.

Steve (pernah ke Sg’pore) : I saw a GREEN tommatoes on a YELLOW table with a PINK cover.

Bu Guru : Sounds better. Now …

Firda : I lah teacher … please dech …

Bu Guru : Ok, go on.

Firda : I heard the phone ringing “GREEN … GREEN … ” so i PINK up the phone and said “YELLOW”

Bu Guru : :/>:O:'(:'(:'(=D=))=))..

Ciri2 anak alay (anak lebay/abg katro) :

1.kalo sms suka kurang kerjaan . hurufnya besar kecil - besar kecil .,
contoh : iYa nIe , aBiS lAgI sIbUq siCh

2.suka ga bisa bedain huruf
contoh : juga = juja , iya = eap , sms = cmz / xmx

3.klo foto gaya nya norak
contoh : tangan dibentuk angka satu , trus di letakin di depan bibir . mulut di gembungin., hedehh#:-s hayoo . Siapa yg fotonya kayak gitu ?

4.nick fb / tweet mereka serasa paling ok
contoh : cii mUna imUtz / cii LeMouDh / raTu ManieeeZ / sii CuEXz / coMel CayNk CaaBaT ‎​M•c† / MociMoCi aliaz jonny .
ckckck parah !

5.Nama di BBM suka meriah banget, dihias2 ga jelas,sampe org laen jadi susah carinya.,,
Contoh : ┏̲H̶̲̅┓̲┏̲A̶̲̅┓̲┏̲I̶̲̅┓̲

6. Klo sms biasanya pake angka. Contoh : 9w 9ag 8i5a 5kr9 ! (helloo .. Emg plaat nomer)

7. Ga bakal bisa baca tulisannya. Contoh : tyUs kmueh jNaN luEpa Mams eaa..wkkkk

Sebarkan tuk mengurangi populasi anak alay di bumi, dan kita lestarikan bahasa indonesia yang asli :)

Jadi STOP pke bahasa ALAY ! Alias kampungan (n)




Kalo kamu bukan alay kirim ke semua tmn kamu (y)

◦°◦нå◦нä◦нã◦нä◦нâ◦°◦

Kalo berhenti di kamu berarti kamu seorang alayers

Sorry yg merasa tersindir hahaha =D:p

Tiga pemuda yg mabok berat nyetop taxi trus naik.

Sopir taxi berkata dlm hatinya "dasar pemabok, mending gue kerjain".

Lalu dia stater mobilnya trus langsung dimatiin sambil berkata "udah nyampe mas".

Pemuda yg pertama langsung membayar.

Pemuda kedua menyalami sopir sambil bilang trims.

Pemuda ketiga tiba2 menabok kepala si sopir.

Sopir heran dan tanya kenapa dia ditabok, lalu dijawab oleh pemuda ketiga "lain kali gak usah ngebut gitu mas.. santai aja jalannya"

:D =D =)) =D.

Sudah kali ketiga presiden menggembor-gemborkan reshuffle kabinet indonesia bersatu jilid 2 sehingga menjadi hangat diperbincangkan oleh publik. Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak menjembatani antara yang memerintah dan diperintah. “Baru Negara Indonesia yang melakukan komunikasi politik seperti sinetron” kata Effendi Ghozali “karena di negara manapun, reshuffle dilakukan tanpa harus berjalan kemana-mana”. Hak prerogative yang dimiliki presiden dalam pengambilan keputusan dalam perombakan kabinet kurang dilakukan secara maksimal, presiden masih mempertimbangkan berbagai macam aspek dalam resiko politik.

Kebijakan yang baik bukan hanya membutuhkan kemampuan professional dari para menteri dalam merumuskannya, tetapi juga bagaimana membuat efektif dalam implementasikannya.

Kongsi politik terjadi keraguan yang sangat ektrem dan berdampak pada ketidakpastian pada paratai koalisi lainnya. Kepanikan dan kurangnya kepercayaan diri semakin terlihat pada Presiden hingga “salah tingkah”. Tanggal 20 oktober nanti menjadi batas akhir dari keputusan hasil reshuffle guna menigkatkan kinerja pemerintahan.

Tekanan demi tekanan deberikan dari salah satu partai koalisi, PKS. Menurut Arya Fernandez pengamat dari Charta Politik “kalau gertakan seperti ancaman, keluar dari kolisi direalisasikan maka akan merugikan prospek perolehan suara PKS pada 2014, gertak sambal”. Hal semacam ini bisa timbul karena komunikasi politik yang kurang berajalan, dimana tidak adanya sarana yang menghubungkan pikiran politik yang hidup didalamnya. Terdapat 4 menteri dari PKS yang ada didalam kabinet diantaranya Pertanian, Kominfo, Sosial, dan Riset & Teknoloogi.

Tidak ada kejutan dari kesimpulan saat pertemuan yang sudah dilakukan di Cikeas, Bogor. Adalah Menteri Komunikasi dan Inforatika yang sekarang sedang ada masalah lama masih belum terselesaikan yaitu kasus pencurian pulsa. Dan ini merupakan alasan yang dapat merombak kabinet. PKS-pun tengah menjadi sorotan, “masalah kursi yang dikurangi, tersebut SBY, karena secara konstitusi tanggung jawab SBY” kata wakil ketua DPP PKS, Yudi Widiana. Namun PKS tergas menyatakan, kader mereka dikabinet memiliki kinerja yang bagus. “Kiprah dan kinerja menteri-menteri PKS tidak mengecewakan dan langkah nyatanya terbaca jelas oleh masyarakat”.

Disisi lain, kabar mengenai pencopotan Suharso Manoafa sebagai Menteri PerumahanRakyat dalam reshuffle mendatang cukup santer. Namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi kabar ini dengan santai dan mengaku belum menyiapkan nama kader pengganti. “Kami sudah punya kontrak politik dengan Presiden, jadi kita akan tetap dukung SBY. Jika memang ada perubahan pasti sudah ada komunikasi yang dilakukan dengan kita” tutur politisi yang kerab akrab dipanggil Rommy.





Pencatatan Sejarah Baru

Presiden secara mengejutkan menunjuk beberapa wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Indonesia Jilid II. Persoalan utama tentang pengangkatan Wakil Menteri maupun penambahan Menteri baru adalah soal ketegasan dari Kepala Negara, ketika diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan secara seutuhnya tapi ketegasan dalam memimpinnya tidak dilakukan secara maksimal.

Tidak hnaya disisi ketegasan yang kurang dilakukan oleh Kepala Negara, terlihat pula pada upaya Pressiden yang kontradiktif soal upaya pemborosan anggaran. Apabila kita sering memperhatikan pidato Presiden akan penggemukan birokrasi pemerintah, maka wacana penambahan lowongan untuk wamenteri. Pertanyaan yang mendasar pada reshuffle ini adalah apakagh dapat menambah sekaligus mendorong kinerja pemerintah menjadi lebih baik, lebih punya daya gerak, sampai memberi layanan kepada publik paling tidak dimasa terakhir pemerintahan SBY.

Dengan adanya politik kompromi dan toleransi, maksud dari presiden mungkin membuat pos-pos kepada wakil menteri guna membantu menteri yang tidak bisa bekerja kurang maksimal. “Yang dikorbankan dari model politik seperti ini adalah kepentingan publik.

Janji SBY yang akan melakukan reformasi birokrasi berupa efisiensi dan rasionalisasinpun juga dianggap gagal diwujudkan. SBY, karena ini adalah sebuah catatan yang akan ditorehkan pada masa pemerintahannya. Baik itu akan berhasil atau tidaknya pemerintahan yang tealh ia nakodai selama 10 tahun.